Dari Administrasi Menuju Budaya Mutu

 

Memahami SPMP dalam Permendikdasmen No. 21 Tahun 2026

Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan membawa pesan penting bagi setiap satuan pendidikan: mutu pendidikan tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi harus tumbuh menjadi budaya kerja.

Penjaminan mutu pendidikan merupakan proses yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta menumbuhkan budaya mutu. Karena itu, pertanyaan kita bukan hanya “Apa saja dokumen yang harus disiapkan?”, tetapi lebih jauh: “Apa yang harus kita perbaiki agar layanan pendidikan benar-benar menjadi lebih bermutu?”

SPMP: Bukan Sekadar Administrasi

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) terdiri atas dua komponen utama, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Keduanya bukan dua proses yang berjalan sendiri-sendiri. SPMI dan SPME saling terhubung, bersinergi, dan berkelanjutan. Hasil SPMI menjadi dasar dalam penilaian SPME, sedangkan hasil SPME menjadi masukan bagi penyempurnaan SPMI pada siklus berikutnya.

Dengan demikian, akreditasi seharusnya tidak dipandang sebagai tujuan akhir. Demikian pula SPMI tidak boleh hanya menjadi pekerjaan administratif ketika sekolah menghadapi akreditasi.

Yang jauh lebih penting adalah bagaimana seluruh proses tersebut membantu sekolah menemukan masalah, menentukan prioritas, melakukan perbaikan, mengukur hasil, dan terus memperbaiki diri.

SPMI: Roda Penggerak Perbaikan dari Dalam

SPMI wajib dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan. Pelaksanaannya dilakukan oleh tim penjaminan mutu yang sekurang-kurangnya melibatkan unsur pimpinan satuan pendidikan, pendidik, dan komite satuan pendidikan.

Namun, penjaminan mutu bukan semata-mata pekerjaan sebuah tim. Budaya mutu akan tumbuh apabila seluruh warga sekolah memahami masalah yang dihadapi, terlibat dalam upaya perbaikan, dan mau melakukan refleksi terhadap hasilnya.

Siklus SPMI setidaknya mencakup enam langkah:

1. Menetapkan

Menentukan standar dan target mutu yang menjadi arah perbaikan sekolah.

2. Memetakan

Mengidentifikasi kondisi nyata sekolah berdasarkan data dan bukti.

3. Merencanakan

Menentukan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan mutu yang ditemukan.

4. Melaksanakan

Mewujudkan rencana menjadi tindakan nyata dengan pembagian peran, sumber daya, dan jadwal yang jelas.

5. Mengevaluasi

Menilai apakah program yang dilaksanakan benar-benar memberikan perubahan dan dampak terhadap masalah yang ingin diselesaikan.

6. Mengendalikan

Menindaklanjuti hasil evaluasi melalui tindakan korektif, pencegahan, atau pengembangan praktik baik.

Siklus tersebut bukanlah pekerjaan sekali selesai. Ia harus menjadi kebiasaan kerja sekolah dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Contoh Sederhana: Masalah Numerasi

Bayangkan sebuah SMK menemukan bahwa kemampuan numerasi sebagian peserta didiknya masih berada di bawah target yang diharapkan.

Sekolah tidak cukup hanya mencatat bahwa “numerasi masih rendah”.

Sekolah perlu bertanya:

Mengapa hal itu terjadi?

Apakah karena strategi pembelajaran? Kemampuan dasar peserta didik? Kebiasaan membaca soal? Dukungan orang tua? Lingkungan belajar? Atau faktor lainnya?

Setelah masalah dipetakan, sekolah menentukan program perbaikan. Misalnya, guru mengembangkan pembelajaran berbasis pemecahan masalah dan memberikan pendampingan numerasi secara terarah.

Program kemudian dilaksanakan dan dievaluasi.

Jika hasilnya belum sesuai harapan, sekolah tidak perlu mencari siapa yang salah. Sekolah perlu mencari apa yang harus diperbaiki.

Di situlah sesungguhnya budaya mutu bekerja.

SPME: Cermin dari Luar

Jika SPMI merupakan mekanisme perbaikan dari dalam satuan pendidikan, SPME memberikan perspektif eksternal melalui mekanisme akreditasi.

SPME dilakukan oleh lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan profesional. Kehadiran pihak eksternal memberikan perspektif objektif mengenai sejauh mana satuan pendidikan telah memenuhi standar mutu.

Namun, hasil akreditasi seharusnya tidak berhenti sebagai predikat.

Rekomendasi hasil SPME perlu dibaca sebagai bahan refleksi dan masukan untuk memperbaiki SPMI.

Dengan demikian, hubungan keduanya membentuk sebuah siklus:

Perbaikan internal → penilaian eksternal → rekomendasi → perbaikan internal berikutnya.

Data Bukan Sekadar Angka

Salah satu pesan penting dalam penjaminan mutu adalah pentingnya penggunaan data.

Sekolah memiliki berbagai sumber informasi mengenai kondisi pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, sarana prasarana, pengelolaan sekolah, mutu pembelajaran, dan capaian belajar.

Namun, data tidak otomatis menghasilkan keputusan yang baik.

Data harus dibaca, dianalisis, didiskusikan, dan digunakan untuk menentukan prioritas perbaikan.

Karena itu, sekolah perlu membangun kebiasaan sederhana:

Data → Temukan masalah → Tentukan prioritas → Lakukan perbaikan → Ukur dampak → Perbaiki kembali.

Inilah yang membedakan sekolah yang sekadar memiliki banyak data dengan sekolah yang benar-benar berbasis data.

Apa Artinya bagi Kepala Sekolah?

Bagi kepala sekolah, Permendikdasmen No. 21 Tahun 2026 seharusnya tidak dimaknai sebagai tambahan pekerjaan administratif semata.

Peran kepala sekolah justru menjadi semakin strategis dalam membangun ekosistem mutu.

Kepala sekolah perlu memastikan bahwa:

• masalah sekolah dibahas berdasarkan data, bukan sekadar asumsi;
• program sekolah menjawab masalah yang benar-benar prioritas;
• guru dan tenaga kependidikan terlibat dalam proses perbaikan;
• program yang dijalankan dievaluasi dampaknya;
• hasil evaluasi benar-benar ditindaklanjuti;
• praktik baik dipertahankan dan dikembangkan;
• rekomendasi eksternal digunakan sebagai bahan perbaikan internal.

Dengan demikian, penjaminan mutu tidak menjadi pekerjaan satu orang atau satu tim, tetapi menjadi cara sekolah bekerja.

Dari “Menyiapkan Akreditasi” Menjadi “Menyiapkan Sekolah yang Bermutu”

Inilah perubahan cara berpikir yang menurut saya paling penting.

Sekolah tidak seharusnya bekerja keras hanya karena akan menghadapi akreditasi.

Sebaliknya, sekolah membangun sistem dan budaya kerja yang baik setiap hari. Ketika budaya mutu sudah tumbuh, akreditasi bukan lagi sesuatu yang harus “dipersiapkan” secara mendadak, tetapi menjadi salah satu bentuk validasi terhadap proses perbaikan yang memang telah berjalan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penjaminan mutu bukanlah seberapa banyak dokumen yang dapat ditunjukkan sekolah.

Ukuran yang lebih penting adalah:

·       Apakah pembelajaran menjadi lebih baik?

·       Apakah layanan kepada peserta didik meningkat?

·       Apakah masalah sekolah semakin berkurang?

·       Apakah guru semakin reflektif?

·       Apakah keputusan sekolah semakin berbasis data?

·       Dan yang paling penting: apakah peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang semakin bermutu?

Menjadikan Mutu sebagai Kebiasaan

Permendikdasmen Nomor 21 Tahun 2026 seharusnya kita sambut bukan hanya dengan menyiapkan dokumen baru, tetapi dengan membangun cara kerja baru.

Mutu bukan sebuah acara.

Mutu bukan sebuah laporan.

Mutu bukan pula sekadar predikat akreditasi.

Mutu adalah kebiasaan untuk terus memperbaiki diri.

Ketika setiap guru mau memperbaiki pembelajarannya, setiap tenaga kependidikan mau memperbaiki layanannya, setiap pimpinan mau menggunakan data dalam mengambil keputusan, dan seluruh warga sekolah mau belajar dari hasil evaluasi, pada saat itulah budaya mutu mulai tumbuh.

Dan mungkin, inilah makna paling penting dari era baru penjaminan mutu pendidikan:

bukan semakin banyak administrasi yang kita hasilkan, tetapi semakin banyak perbaikan nyata yang dirasakan oleh peserta didik.